Sebagai konsekuensi dari pelaksanaan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI, maka paling lambat tahun 2009 TNI harus keluar dari bisnis dan kembali ke barak. Persiapan ke arah tersebut telah dimulai dengan dibentuknya Tim Supervisi Transformasi Bisnis TNI yang diketuai oleh M. Said Didu, Sekretaris Kementerian BUMN.

Namun demikian, kinerja Tim Supervisi belum berfungsi secara maksimal. Tarik menarik kepentingan sangat terasa dan menjadi penghambat atas terkatung-katungnya proses ini. Belum keluarnya Keputusan Presiden yang mengatur mengenai Bisnis TNI kerap kali dijadikan alasan untuk menunda pelaksanaannya.
Transformasi Bisnis TNI Dengan Implementasi GCG oleh Mohamad Fajri
Bisnis TNI memang kerap kali dihubungkan dan menguntungkan segilintir pihak saja, terutama para jenderal. Beragamnya bisnis TNI menurut Said Didu acapkali kurang membawa manfaat bagi tentara secara keseluruhan, namun hanya menguntungkan segelintir jenderal saja. Hal ini akan berdampak negatif bagi citra TNI secara umum. Namun demikian, saat ini Mabes TNI telah menyerahkan daftar berisi 1.520 unit usaha dengan nilai total Rp. 1 triliun yang terdiri dari berbagai jenis usaha, mulai dari agen minyak tanah, penjualan kacamata, sekolah dasar, pengelola hutan, properti dan perbankan kepada Tim Supervisi untuk diatur dan dikelola. Walaupun dari daftar ini beberapa bisnis telah dijual, namun penyerahan daftar ini patut dihargai.
Transformasi Bisnis TNI Dengan Implementasi GCG oleh Mohamad Fajri
Kenapa Harus GCG?
Timbul pertanyaan mengapa good corporate governance (GCG) diperlukan dalam transformasi bisnis TNI? Apakah transformasi yang dilaksanakan saat ini tidak cukup? Apakah benar jika telah mengimplementasikan GCG, perusahaan-perusahaan TNI akan lebih baik? Pertanyaan-pertanyaan ini harus dijawab dengan jawaban optimis, ya. Transformasi bisnis TNI harus dilaksanakan dengan konsep GCG.
Transformasi Bisnis TNI Dengan Implementasi GCG oleh Mohamad Fajri
Pada prinsipnya GCG merupakan suatu sistem dan struktur yang mengatur cara agar perusahaan dikelola dengan baik dan amanah. Apabila perusahaan dikelola dengan baik dan amanah menggunakan prinsip-prinsip GCG maka perusahaan tersebut akan menjadi efisien, kompetitif, mengalami pertumbuhan, menghasilkan laba maksimal dan meningkatkan nilai perusahaan. Tujuan-tujuan ini sangat relevan dengan semangat reformasi bisnis yang dijalankan, agar negara mendapat hasil maksimal. Fakta empiris juga menunjukkan bahwa GCG telah menjadi faktor yang menentukan disamping kinerja finansial dalam proses pemilihan target investasi.
Transformasi Bisnis TNI Dengan Implementasi GCG oleh Mohamad Fajri
GCG harus dijadikan sebagai sebuah strategi dasar untuk memecah kebuntuan pelaksanaan reformasi bisnis TNI. Ada beberapa langkah yang dapat dilakukan antara lain. Pertama, Tim Supervisi dan Badan Pengelola nantinya harus memperoleh dukungan dari semua pihak. Tim harus meyakinkan Presiden untuk secepatnya mengeluarkan Keppres yang mengatur mengenai transformasi bisnis TNI agar Tim dapat mulai bekerja secara cepat dan efisien. Tim juga harus mendapat dukungan dari DPR untuk “menekan” Mabes TNI bekerjasama maksimal. Tekanan politis pun harus dilayangkan kepada para jenderal yang boleh jadi tidak rela bisnisnya diutak-atik. Resistensi yang mungkin terjadi dapat diminimalisir dengan menggunakan pola dan cara yang elegan.
Transformasi Bisnis TNI Dengan Implementasi GCG oleh Mohamad Fajri
Kedua, Tim harus memetakan secara cermat potensi bisnis yang dimiliki dan menyusun pedoman kerja yang mengatur mengenai tata kerja dan mekanisme reformasi. Konsep ini perlu disusun secara cermat untuk menghasilkan penyelesaian yang menguntungkan semua pihak. Pemetaan potensi bisnis diperlukan untuk mengetahui bisnis mana yang mempunyai prospek yang menguntungkan di masa mendatang. Selain pemetaan, maka diperlukan juga audit menyeluruh terhadap bisnis-bisnis yang ada, untuk mengetahui perusahaan mana yang dikelola secara tepat, mana yang dikelola secara sembarangan dan apakah terdapat penyimpangan-penyimpangan yang dilakukan. Jika terdapat pelanggaran dan penyimpangan, maka harus diambil tindakan hukum yang tepat untuk mengatasinya.


1  2  » selanjutnya